Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Nasional

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya . Prinsip ini merupakan pilar utama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara.

Pengertian dan Makna Asas Legalitas

Asas legalitas ialah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan . Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Tujuan Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki beberapa tujuan utama dalam sistem hukum nasional :

• Melindungi Hak Asasi Individu

  Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan melindungi hak-hak dasar individu dari penindasan.

• Menegakkan Keadilan

  Menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi.

• Memberikan Kepastian Hukum

  Menetapkan batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang sehingga individu dan masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.

• Membatasi Kekuasaan Pemerintah

  Memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang tanpa pertimbangan hukum.

• Membangun Kepercayaan Masyarakat

  Menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum melalui konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang.

Prinsip-Prinsip Asas Legalitas

Asas legalitas mencakup tiga prinsip utama:

1. Nullum crimen sine lege

   Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.

2. Nulla poena sine lege certa

   Tidak ada pidana tanpa ketentuan yang jelas.

3. Nulla poena sine lege praevia

   Tidak ada pidana yang berlaku surut.

Sejarah dan Perkembangan Asas Legalitas

Asas legalitas telah dikenal sejak zaman Romawi Kuno dengan frasa "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" . Prinsip ini kemudian berkembang di Eropa Kontinental dan diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Zaman Yunani dan Romawi Kuno

Filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles telah membahas konsep kepastian hukum dan pentingnya aturan yang tertulis. Pada masa demokrasi Athena, hukum tertulis diukir di papan kayu dan dipajang di tempat umum agar semua orang dapat mengetahuinya.(Literasi Hukum)

Abad Pertengahan dan Pencerahan

Pada abad pertengahan, penerapan prinsip legalitas mengalami kemunduran karena pengaruh hukum gereja dan hukum feodal yang tidak selalu tertulis. Namun, pada abad pencerahan, para filsuf seperti Montesquieu dan Beccaria kembali menekankan pentingnya kepastian hukum dan prinsip legalitas.

Masa Penjajahan Belanda dan Pasca Kemerdekaan

Asas legalitas diperkenalkan di Indonesia melalui hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië). Pasca kemerdekaan, asas legalitas diadopsi dalam KUHP Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan Baru

KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda menekankan asas legalitas formil, yaitu hanya mengakui hukum tertulis. Namun, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperluas asas legalitas menjadi mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat.

KUHP Lama

• Pasal 1 ayat (1)

  "Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu".

• Fokus

  Asas legalitas formil, hanya mengakui hukum tertulis.

   

KUHP Baru

• Pasal 1 ayat (1)

  "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

• Pasal 2 ayat (1)

  "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat...".

• Fokus

  Asas legalitas formil dan materiil, mengakui hukum tertulis dan tidak tertulis.

Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Selain dalam hukum pidana, asas legalitas juga dikenal dalam Hukum Administrasi Negara (HAN). Dalam konteks HAN, asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan Penerapan Asas Legalitas

Dalam praktiknya, penerapan asas legalitas sering kali menghadapi berbagai tantangan:

• Perkembangan Teknologi

  Kejahatan siber yang sering kali belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang menciptakan celah hukum.

• Hukum yang Hidup

  Pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dikodifikasikan dengan jelas.

• Perbedaan Interpretasi

  Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum, namun harus tetap berpegang pada asas legalitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

   

Asas legalitas merupakan fondasi utama dalam sistem hukum nasional yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan hukum dan dinamika masyarakat menuntut adaptasi dan penyesuaian dalam penerapan asas ini. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus mengkaji dan memperkuat asas legalitas dalam setiap aspek hukum nasional.

Kuliah Hukum di Universitas STEKOM!

Kalau kamu tertarik banget buat mendalami dunia hukum, ada kabar bagus nih! Kamu bisa mulai perjalananmu di bidang hukum bareng Universitas STEKOM. Kampus ini punya program studi hukum yang cocok banget buat kamu yang ingin belajar secara fleksibel, karena sistem kuliahnya hybrid. Kamu bisa pilih kuliah online kalau punya jadwal padat, atau datang langsung ke kampus kalau ingin pengalaman belajar yang lebih interaktif.

Di sini kamu bakal diajarin berbagai hal penting seputar hukum, mulai dari teori dasar sampai pemahaman hukum dalam praktik. Meskipun kebanyakan mahasiswa memilih kelas online, tapi suasana belajarnya tetap seru dan bisa banget untuk diskusi bareng dosen dan teman-teman. Nah, buat kamu yang ingin berkontribusi menciptakan masyarakat yang tertib dan adil lewat jalur hukum, Universitas STEKOM bisa jadi pilihan yang pas!

Yuk, jangan ragu untuk cari tahu lebih lanjut dan daftarkan dirimu. Siapa tahu, ini jadi langkah awal kamu buat jadi ahli hukum masa depan!

DAFTAR KLIK DISINI