<p style="font-size:10px">
Keadaan posko KLB keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, sumber img: x.com/humaniesproject
</p>
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan gizi siswa di Jawa Barat justru menimbulkan masalah serius. Ratusan siswa dari berbagai daerah mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Kasus ini pertama kali terdeteksi di Bandung Barat dan menyebar ke wilayah lain seperti Sumedang, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.
Penyebab Keracunan
Pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengungkap bahwa makanan basi menjadi penyebab utama keracunan. Faktor mikrobiologi seperti pertumbuhan bakteri E. coli dan Salmonella pada makanan kaya nutrisi yang tidak disimpan dengan benar berkontribusi pada masalah ini.
Jumlah Korban Terus Bertambah
Hingga 25 September 2025, jumlah korban keracunan di Bandung Barat mencapai 1.333 orang. Sebagian besar korban adalah siswa dari berbagai jenjang pendidikan yang mengalami gejala seperti mual, muntah, demam, dan diare.
Langkah Pemerintah dan Evaluasi Program
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus ini dan menutup sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipongkor. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap 85 dapur MBG di wilayah tersebut sedang dilakukan.
Kritik dari Ahli Gizi
Ahli gizi mengkritik tata kelola dan keamanan pangan dalam program MBG. Mereka menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Tindakan yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah
Pemerintah diimbau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk proses distribusi dan pengolahan makanan. Penerapan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) untuk setiap dapur MBG juga dianggap penting untuk memastikan keamanan pangan bagi siswa.
Langkah Pemulihan dan Pencegahan
Pemerintah daerah fokus pada pemulihan kesehatan siswa yang terdampak. Siswa yang masih dalam masa pemulihan diberikan dispensasi dari kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pengawasan terhadap SPPG dan penerapan standar keamanan pangan diperketat untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan memastikan bahwa setiap dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah keracunan massal di masa depan dan memastikan kesehatan siswa terjamin.
