Kontroversi Lomba Cerdas Cermat MPR RI Viral di Media Sosial, Penilaian Juri Jadi Sorotan

<p style="font-size:10px">sumber img: Tangkapan layar Youtube MPR RI</p>

Kontroversi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menjadi perhatian publik setelah potongan video perlombaan viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan perdebatan antara peserta dan dewan juri terkait penilaian jawaban dalam babak final kompetisi.

Ajang yang digelar pada Sabtu, 9 Mei 2026 itu awalnya bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun suasana perlombaan berubah menjadi polemik setelah muncul dugaan ketidakkonsistenan penilaian dari dewan juri.

Kronologi Video Viral yang Jadi Sorotan

Polemik bermula ketika babak rebutan soal mempertemukan beberapa sekolah, termasuk SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Salah satu peserta dari SMAN 1 Pontianak kemudian menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Namun jawaban tersebut justru dinilai salah oleh juri dan membuat tim mendapatkan pengurangan nilai minus lima.

Tak lama kemudian, pertanyaan serupa diberikan kepada tim dari SMAN 1 Sambas. Jawaban yang disampaikan dinilai memiliki substansi sama dengan jawaban sebelumnya. Akan tetapi, kali ini dewan juri justru memberikan nilai penuh sebesar 10 poin.

Keputusan tersebut langsung diprotes peserta SMAN 1 Pontianak. Dalam video yang viral, salah satu peserta terdengar menyampaikan bahwa jawaban mereka sebenarnya sama dengan jawaban regu lain. Bahkan peserta meminta penonton menjadi saksi bahwa unsur DPD telah disebutkan dalam jawaban mereka.

Respon Juri dan MC Memicu Kritik

Situasi semakin ramai setelah respon dewan juri dan pembawa acara dianggap kurang memuaskan publik. Berdasarkan informasi yang beredar, dewan juri dalam lomba tersebut yang memberikan penilaian terdiri dari Indri Wahyuni, S.IP., M.A, Dra. Triyatni, dan Dyastasita WB, S.Sos.

Dalam video yang viral, Dyastasita WB menjelaskan bahwa jawaban regu C dianggap tidak menyebut unsur DPD secara jelas sehingga poin dikurangi. Sementara Indri Wahyuni menegaskan bahwa artikulasi yang jelas dari peserta menjadi salah satu dasar penilaian juri dalam perlombaan tersebut.

Respons tersebut justru memicu kritik tambahan dari warganet karena dianggap sebagai pembenaran atas keputusan penilaian yang diprotes peserta. Selain juri, sosok MC bernama Shindy Luthfiana juga ikut menjadi sorotan publik setelah pernyataannya meminta peserta menerima keputusan dewan juri viral di media sosial.

Akibat viralnya video tersebut, akun media sosial resmi MPR RI dibanjiri komentar dari masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan objektivitas penilaian dan meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan lomba.

BACA JUGA: Banner Kalah Jadi Cacing Menang Jadi Naga Jadi Sorotan Panas di El Clasico Persija vs Persib

MPR RI Minta Maaf dan Janji Evaluasi

Menanggapi polemik yang berkembang, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menegaskan bahwa MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tersebut. Evaluasi disebut akan mencakup sistem penilaian, teknis perlombaan, hingga mekanisme klarifikasi apabila terjadi protes dari peserta di masa mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kredibilitas kompetisi nasional yang melibatkan pelajar dari berbagai daerah.

Transparansi Kompetisi Pendidikan Jadi Sorotan

Kasus viral ini membuat banyak pihak kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam kompetisi pendidikan nasional. Pengamat pendidikan menilai kegiatan seperti lomba cerdas cermat tidak hanya soal menang dan kalah, tetapi juga menyangkut pembelajaran mengenai sportivitas, objektivitas, dan keadilan. Selain itu, media sosial dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Potongan video singkat dapat dengan cepat memicu perdebatan luas sebelum klarifikasi resmi diberikan oleh penyelenggara.

Meski menuai kontroversi, banyak pihak berharap polemik ini dapat menjadi bahan evaluasi agar kegiatan edukasi kebangsaan di masa depan berlangsung lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan pengalaman positif bagi seluruh peserta.