<p style="font-size:10px">sumber img: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden</p>
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran 2027.
Dilansir dari Kompas.com, Pidato tersebut menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan sidang paripurna DPR. Sebelumnya, agenda tersebut umumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah.
Fokus Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Liputan6.com, Prabowo dalam pidatonya menegaskan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut disebut sebagai langkah menuju ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan sektor industri, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Beberapa fokus utama pemerintah yang disampaikan dalam pidato tersebut meliputi:
- Penguatan ketahanan pangan nasional
- Percepatan industrialisasi dan hilirisasi
- Pengembangan energi nasional
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Penguatan perlindungan sosial masyarakat
Momen Salah Ucap Soal Kenaikan Gaji
Salah satu bagian pidato yang paling banyak dibicarakan publik adalah ketika Prabowo menyampaikan kenaikan gaji aparatur negara. Di video yang beredar di media sosial, dalam pidatonya, Prabowo sempat mengatakan bahwa gaji guru akan dinaikkan hingga 300 persen.
Namun beberapa saat kemudian, ia langsung menyadari adanya kekeliruan dalam penyampaiannya. Prabowo kemudian mengoreksi ucapannya dan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah kenaikan gaji hakim, bukan guru.
“Karena itu pemerintah kita telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang hampir 300 persen naiknya, penghasilan guru guru– eee hakim-hakim kita, maaf hakim” ujar Prabowo di tengah sidang paripurna yang disambut reaksi para anggota DPR.
Momen tersebut langsung menjadi sorotan publik di media sosial dan berbagai pemberitaan nasional. Meski demikian, pemerintah menegaskan fokus peningkatan kesejahteraan aparatur negara tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.
Strategi Fiskal dan Pengendalian Defisit
Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap terkendali pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen PDB, sementara belanja negara diperkirakan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen PDB.
Prabowo menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah dan inflasi. Pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Dilansir dari news.okezone.com.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional
Rapat Paripurna DPR tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei 2026. Dalam pembukaan pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD yang telah menggelar sidang pada momentum penting tersebut. Ia menilai tantangan global saat ini menuntut Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis.
Hadir Bersama Gibran dan Pimpinan DPR
Dikutip dari Liputan6.com, Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidang paripurna tersebut. Keduanya disambut pimpinan DPR RI sebelum memasuki ruang sidang utama. Turut hadir juga Ketua DPR Puan Maharani beserta jajaran pimpinan DPR lainnya. Kehadiran lengkap unsur pemerintahan dan parlemen menunjukkan pentingnya agenda pembahasan kebijakan ekonomi nasional tersebut.
Pemerintah Ingin APBN Lebih Produktif
Menurut Kompas.com, Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan produktif. Ia menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja negara agar program prioritas nasional dapat berjalan optimal tanpa membebani kondisi fiskal negara. Pidato tersebut sekaligus menjadi sinyal awal arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo menuju penyusunan RAPBN 2027 di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah menuju tahun 2027 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, dan pembangunan sektor strategis nasional.
Selain memaparkan target ekonomi dan APBN, pidato tersebut juga menarik perhatian publik karena momen salah ucap terkait kenaikan gaji hingga 300 persen yang kemudian diklarifikasi untuk hakim, bukan guru. Meski demikian, pidato Prabowo tetap menjadi sorotan penting karena menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat.