Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat belakangan menjadi viral di media sosial setelah diunggah sejumlah aktivis dan influencer tanah air, termasuk Jerome Polin, Andovi dan Jovial da Lopez, hingga Salsa Erwina Hutagalung. Tuntutan ini muncul sebagai respon atas demonstrasi besar pada 25–31 Agustus 2025 yang diwarnai insiden kekerasan aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tuntutan tersebut disusun dengan tema utama transparansi, reformasi, dan empati, dan dibagi ke dalam dua kategori: 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu satu minggu, serta 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan selesai dalam satu tahun.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (Deadline 5 September 2025)
Fokus utama tuntutan jangka pendek adalah penghentian kekerasan, penguatan transparansi, serta perlindungan hak rakyat. Poin-poin penting di antaranya:
Untuk Presiden
1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan lainnya pada aksi 28–30 Agustus.
Untuk DPR
3. Membekukan kenaikan gaji, tunjangan, serta fasilitas baru anggota DPR.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR secara rutin.
5. Melalui Badan Kehormatan DPR, memeriksa anggota yang bermasalah serta melibatkan KPK jika diperlukan.
Untuk Partai Politik
6. Memberikan sanksi atau memecat kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Menyatakan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
8. Melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Kepolisian
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan tindakan represif dan mematuhi SOP pengendalian massa.
11. Menangkap serta mengadili anggota maupun komandan yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
Untuk TNI
12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Memberikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Ekonomi
15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja termasuk guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojol.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi pekerja kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait persoalan upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Deadline 31 Agustus 2026)
Selain langkah cepat, ada pula delapan agenda besar yang harus diwujudkan pemerintah, DPR, dan institusi terkait dalam jangka waktu satu tahun.
Reformasi DPR secara menyeluruh
Audit independen, syarat ketat bagi calon anggota, serta penghapusan fasilitas istimewa.
Reformasi partai politik
Publikasi laporan keuangan partai dan penguatan fungsi oposisi.
Reformasi perpajakan
Memastikan sistem pajak lebih adil, tidak memberatkan rakyat, serta memperhatikan keseimbangan pusat-daerah.
Penguatan pemberantasan korupsi
Pengesahan UU Perampasan Aset, penguatan independensi KPK, serta UU Tipikor.
Reformasi kepolisian
Profesionalisme, pendekatan humanis, dan desentralisasi fungsi kepolisian.
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian
Penghentian keterlibatan TNI dalam proyek sipil dan revisi UU TNI.
Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
Perluasan kewenangan Komnas HAM serta penguatan Ombudsman dan Kompolnas.
Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan
Peninjauan ulang proyek strategis nasional, evaluasi UU Cipta Kerja, serta audit BUMN dan Danantara.
Aksi Massa dan Respon DPR
Tuntutan rakyat ini juga dibawa langsung ke Gedung DPR/MPR pada 1 September 2025. Dalam aksi tersebut, Andovi da Lopez menegaskan bahwa tuntutan ini harus dipenuhi sesuai tenggat waktu. Menurutnya, poin-poin dalam tuntutan dapat dengan mudah dipantau melalui daftar ceklis yang bisa dilakukan pemerintah secara terbuka.
Pihak DPR melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menegaskan DPR akan menggelar rapat bersama fraksi-fraksi untuk membahas isi tuntutan 17+8 serta mengevaluasi sejumlah kebijakan, termasuk soal tunjangan anggota DPR.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi demokrasi, transparansi anggaran, serta kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan pembagian tuntutan jangka pendek dan jangka panjang, gerakan ini menuntut adanya langkah nyata dari pemerintah, DPR, TNI, Polri, hingga partai politik dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada rakyat.
