Gelombang protes terhadap Tes Kemampuan Akademik (TKA) kembali memuncak setelah muncul petisi pembatalan TKA 2025 di platform Change.org. Petisi ini dibuat oleh seorang pelajar bernama “Siswa Agit” pada 26 Oktober 2025, dan dalam waktu singkat telah ditandatangani lebih dari 100 ribu pengguna internet dari seluruh Indonesia.

Petisi tersebut menolak pelaksanaan TKA yang rencananya akan diterapkan sebagai bagian dari proses seleksi pendidikan. Banyak pihak menilai kebijakan ini terlalu mendadak, minim sosialisasi, dan tidak memperhatikan kesiapan siswa maupun sekolah.

 

Penggagas petisi adalah seorang siswa SMA yang mewakili keresahan banyak pelajar di Indonesia. Ia mengaku kebingungan dengan format dan waktu pelaksanaan TKA yang tiba-tiba diumumkan oleh Kemendikbudristek dan Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik).

Tidak hanya siswa, petisi ini juga mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan aktivis pendidikan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan baru tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa yang sedang mempersiapkan ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi.

 

Apa Isi Tuntutan Petisi?

Isi utama dari petisi pembatalan TKA 2025 adalah desakan kepada pemerintah untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan TKA. Dalam petisi disebutkan bahwa pelaksanaan ujian dianggap tidak masuk akal karena:

  • Sosialisasi resmi baru dilakukan beberapa minggu sebelum ujian.
     
  • Kisi-kisi dan panduan teknis berubah mendadak.
     
  • Jadwal pelaksanaan terlalu dekat dengan ujian sekolah.
     
  • Siswa belum memiliki waktu belajar yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan format baru.

Selain pembatalan, penggagas juga meminta agar pemerintah melakukan dialog terbuka dengan perwakilan siswa dan sekolah sebelum menerapkan sistem ujian besar di masa depan.

 

Kapan dan Di Mana TKA Akan Dilaksanakan?

Berdasarkan informasi yang beredar, Tes Kemampuan Akademik 2025 dijadwalkan berlangsung antara 3–9 November 2025, dengan gladi bersih dilakukan pada akhir Oktober. TKA akan dilaksanakan secara daring di seluruh sekolah menengah atas dan madrasah aliyah di Indonesia.

Namun, karena munculnya gelombang penolakan dari berbagai daerah, pelaksanaan ujian ini kini menjadi tanda tanya besar. Beberapa sekolah bahkan menunda persiapan teknis sambil menunggu kejelasan dari pihak Kemendikbudristek.

 

Mengapa Siswa Menolak Pelaksanaan TKA?

Ada sejumlah alasan yang membuat siswa dan orang tua menolak pelaksanaan TKA, antara lain:

  • Kurangnya sosialisasi resmi dari pemerintah pusat kepada sekolah dan guru.
     
  • Keterbatasan waktu belajar dan adaptasi terhadap model soal yang baru.
     
  • Kecemasan tinggi akibat perubahan sistem ujian di tengah tahun ajaran berjalan.
     
  • Akses internet dan perangkat tidak merata, yang membuat pelaksanaan daring tidak adil bagi semua siswa.

Banyak siswa mengaku merasa khawatir karena belum memahami secara utuh format soal, sementara nilai TKA disebut-sebut akan berpengaruh besar terhadap proses seleksi pendidikan selanjutnya.

 

Respon Pemerintah

Hingga kini, Kemendikbudristek belum memberikan tanggapan resmi terhadap petisi pembatalan TKA yang sedang viral di media sosial. Namun, sejumlah pejabat internal menyebut bahwa pelaksanaan TKA dilakukan untuk menilai kemampuan berpikir logis dan pemahaman akademik siswa secara nasional.

Meski demikian, banyak pihak menilai kebijakan ini tidak seharusnya dilakukan secara terburu-buru. Sejumlah pengamat pendidikan meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan TKA sampai kesiapan teknis dan mental siswa benar-benar matang.

 

BACA JUGA: Viral Bakso Babi di Bantul, Pemda DIY dan MUI Tegaskan Kewajiban Label Halal Nonhalal

 

Gelombang dukungan terhadap petisi ini menunjukkan bahwa publik ingin sistem pendidikan berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada siswa. Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya mendengar suara birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari pelajar dan guru di lapangan.

Jika aspirasi ini tidak segera ditanggapi, para penggagas petisi berencana mengirimkan surat resmi ke Kemendikbudristek sebagai bentuk tuntutan moral agar kebijakan TKA ditinjau ulang.

Dengan lebih dari seratus ribu tanda tangan dan dukungan yang terus bertambah, petisi pembatalan TKA 2025 kini menjadi simbol perlawanan siswa terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.