<p style="font-size:10px">
sumber img: X Akuratco
</p>
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi sorotan publik setelah video yang menampilkan komentarnya soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beredar luas. Dalam video tersebut, Cucun menyebut bahwa MBG “tidak perlu ahli gizi” dan bahwa lulusan SMA yang dilatih singkat dapat menggantikan peran tersebut. Ucapan ini dinilai meremehkan kompetensi profesional, terutama mengingat MBG merupakan program nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Kontroversi tersebut berkembang pesat di media sosial dan memicu berbagai kritik dari tenaga kesehatan, akademisi, maupun masyarakat umum.
Dalam forum internal yang videonya tersebar, Cucun menyampaikan bahwa posisi ahli gizi dapat digantikan oleh tenaga tanpa pendidikan formal jika diberikan pelatihan selama beberapa bulan. Ia juga mengusulkan perubahan istilah dari “ahli gizi” menjadi “tenaga yang menangani gizi”, dengan alasan fleksibilitas di lapangan.
Bagian tersebut dianggap sebagai inti masalah karena menimbulkan kesan bahwa peran ahli gizi adalah tugas yang bisa dilakukan siapa saja, padahal profesi tersebut membutuhkan pendidikan formal dan kompetensi yang ketat.
Kritik dari Publik dan Profesional
Pernyataan itu langsung memicu kritik. Banyak yang menilai Cucun mengabaikan pentingnya keilmuan gizi dalam program pemerintah. Para ahli menegaskan bahwa penyusunan menu bergizi tidak bisa dilakukan oleh tenaga yang hanya mengikuti pelatihan singkat, karena setiap komposisi makanan menyangkut kesehatan anak jangka panjang.
Respons publik di media sosial pun meluas. Banyak komentar menilai pernyataan Cucun sebagai blunder besar, terutama karena dapat menurunkan kredibilitas pelaksanaan MBG. Reaksi keras ini juga menunjukkan betapa sensitifnya isu gizi di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: DPR Dikecam Usai Tetapkan RKUHAP untuk Disahkan di Tengah Protes Publik
Klarifikasi Cucun
Setelah kritik memuncak, Cucun memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud meremehkan profesi ahli gizi, dan bahwa maksud sebenarnya adalah menjelaskan keberadaan tenaga teknis yang bertugas membantu pelaksanaan program di lapangan. Ia juga mengatakan bahwa ahli gizi tetap memiliki peran penting, tetapi diperlukan pula tenaga lain yang membantu operasional harian.
Namun klarifikasi yang beredar tidak meredam sepenuhnya reaksi publik. Beberapa pihak menilai pernyataannya tetap tidak menjawab kekhawatiran utama, yaitu risiko penurunan standar kompetensi dalam pelaksanaan MBG.
Permintaan Maaf dan Respons Lanjutan
Pada akhirnya, Cucun menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia mengakui bahwa penyampaian ucapannya mungkin kurang tepat dan berpotensi menimbulkan salah paham. Meski demikian, sebagian publik menilai permintaan maaf tersebut belum cukup menjelaskan posisi DPR terkait standar tenaga gizi di program pemerintah.
Kontroversi ini memperlihatkan bahwa isu kompetensi gizi sangat penting dalam program sosial skala nasional. Pernyataan yang dianggap meremehkan profesi dapat memengaruhi persepsi publik dan bahkan mengancam kualitas layanan. Dalam konteks MBG, kebutuhan akan tenaga ahli yang benar-benar memahami ilmu gizi merupakan hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
Di sisi politik, isu ini menjadi contoh bagaimana komunikasi pejabat publik berpengaruh besar terhadap respons masyarakat. Blunder kecil dapat memicu perdebatan nasional apabila menyangkut bidang sensitif seperti kesehatan.
Kontroversi terkait pernyataan Cucun Syamsurijal menegaskan pentingnya standar kompetensi tinggi dalam program MBG. Meskipun Cucun telah mengklarifikasi dan meminta maaf, polemik tersebut menunjukkan bahwa profesi gizi memerlukan penghargaan dan pengakuan yang lebih kuat. Isu ini diharapkan menjadi titik tolak agar pemerintah dan DPR dapat menyusun kebijakan gizi yang lebih kokoh, akurat, dan berbasis keilmuan.
